Jakarta – Humas BRIN. Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan miniatur penerapan Reformasi Birokrasi di Indonesia yang sejatinya bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Sejak Tahun 2022 pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM merupakan langkah strategis yang diambil oleh BRIN dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, dan peningkatakan pelayanan publik. Melalui upaya ini pula BRIN berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi serta mendukung terciptanya pelayanan publik yang prima dan inovatif.

Auditor Madya BRIN, Said dalam sosialisasi nya pada webinar BRIEF edisi ke 119 (17/05) mengatakan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM itu awalnya adalah dari reformasi  birokrasi tingkat instansi, untuk mengetahui mengalir atau tidaknya reformasi birokrasi di setiap unit kerja itu ada program pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.

“Sasaran daripada reformasi birokrasi itu ada tiga yang pertama adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, kemudian pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN, kemudian peningkatan pelayanan publik,” tutur Said.

“Untuk pencapaian sasaran hasil tersebut maka instansi pemerintah dalam ini BRIN perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan pada unit-unit, Pembangunan zona integritas itu sendiri sebenarnya juga merupakan bagian daripada reformasi birokrasi, bisa dibilang semacam inisiatornya,” lanjut Said.

Dikatakan Said hakikat Pembangunan ZI yaitu membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara baik sehingga mampu menumbuhkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah yang dilakukan dengan Pembangunan percontohan-percontohan pada Tingkat unit kerja sebagai unit menuju WBK/WBBM.

“Jadi sebenarnya entah itu RB atau zona integritas kita bukan hanya menjadi tanggung jawab pimpinan tetapi kita semua selaku pegawai di lingkungan BRIN dari mulai tingkat tertinggi Kepala BRIN sampai ke staff bertanggung jawab terkait dengan implementasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas itu penekanannya,” tutur Said.

“Wilayah bebas dari korupsi (WBK) bukannya wilayah bebas korupsi ya Bapak Ibu sekalian, jadi WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja atau satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik yang telah memenuhi sebagian besar teritorial proses perbaikan pada komponen pengungkit,” jelas Said.

Dikatakan Said kerangka logis Pembangunan ZI terdiri dari dua komponen yaitu komponen pengungkit dengan bobot 60% terdiri dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, manajemen SDM, akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan pelayanan publik.

Selain itu ada juga komponen hasil dengan bobot 40% yang terdiri dari pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Dijelaskan Said bahwa ada dua tahap proses pembangunan zona integritas yaitu tahap internal oleh unit kerja yang terdiri dari perencanaan ZI dan Pembangunan ZI. Kemudia tahap kedua adalah tahap eksternal oleh TPN yang terdiri dari tahap pra evaluasi, desk evaluasi dan terakhir adalah evaluasi lapangan.

“Tahapan internal oleh unit kerja yang pertama adalah perencanaan ZI bisa sesuai dengan kebutuhan daripada RB artinya dari pimpinan BRIN-nya,” lanjut Said.

“TPN ini sebenarnya bukan hanya Kementerian RB tetapi ada tiga instansi di sini yang pertama itulah Kementerian RB, yang kedua KPK terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, yang ketiga itu Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait dengan layanan publik,” jelas Said.

“Kemudian unit kerja percontohan dinilai tim penilaian internal terkait pemenuhan indikator hasil dan pemenuhan indikator pengungkit apabila memenuhi syarat maka akan mendapat WBK/WBBM, kalau itu tidak memenuhi syarat maka akan dikembalikan untuk dibina lagi oleh pimpinan dan juga oleh inspektorat,” lanjut Said.

Dirinya mengatakan BRIN telah memiliki lima strategi Pembangunan ZI yaitu membangun komitmen nyata dan semangat perubahan yang besar dari level pimpinan tertinggi hingga seluruh jajaran;  menciptakan kemudahan, kecepatan, dan transparansi pelayanan bagi masyarakat ataupun pengguna layanan; yang ketiga menciptakan program yang mampu menjawab kebutuhan dan mendekatkan unit kerja kepada masyarakat pengguna layanan; yang keempat melaksanakan monitoring dan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan zona integritas; yang kelima yaitu menetapkan strategi komunikasi publik terbaik untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan telah diketahui dan delivered kepada Masyarakat.

“Beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan dalam perbaikan Pembangunan ZI yaitu pertama menguatkan Pimpinan dan seluruh anggota unit kerja untuk menginternalisasi dan memonev rencana aksi pembangunan ZI dan efektifkan peran agen perubahan, menetapkan kinerja yang sesuai, membangun sistem pengawasan berkualitas, membangun komunikasi yang efektif dan efektivitas dan replikasi inovasi,” jelas Said.

“Sinergi dan kolaborasi antara sekretariat utama, seluruh unit kerja dilingkungan BRIN dan inspektorat utama dalam penerapan reformasi birokrasi dan khususnya Pembangunan zona integritas dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di BRIN yang bersih, bebas dari korupsi serta dapat meningkatkan pelayanan publik yang prima,” tutur Said. (nnp)