![](https://minio.brin.go.id/ppid-brin/images/1717043896.jpg)
Buka Potensi Kolaborasi Kehumasan, BRIN Terima Kunjungan Universitas Islam Riau
Jakarta - Humas BRIN. Badan Riset
dan Inovasi Nasional (BRIN) menerima kunjungan dari Universitas Islam Riau
(UIR) pada Rabu (29/05) Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin kerjasama dan memperkuat
sinergi antara BRIN dan UIR dalam bidang penelitian, pendidikan, dan pengabdian
kepada masyarakat.
Koordinator Komunikasi Publik BRIN Purnomo,
menyambut baik kunjungan UIR, ia menjelaskan mengenai BRIN yang merupakan
Lembaga Pemerintah hasil bentukan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 dengan
menggabungkan 5 entitas riset pemerintah, yaitu LAPAN, LIPI, BPPT, BATAN, dan
Kementerian Riset dan Teknologi. Selain itu BRIN juga mengintegrasikan periset
dan fasilitas riset dari kementerian dan Lembaga pemerintah lainnya. BRIN
bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tujuan untuk mewujudkan
cita-cita Indonesia menjadi negara maju 2045 dan menjadikan Indonesia sebagai
rujukan dunia dalam pengembangan IPTEK.
“BRIN siap untuk menjalin kerjasama dengan
UIR salah satunya terkait kehumasan. ia juga mengatakan bahwa BRIN memiliki
banyak potensi yang dapat dimanfaatkan oleh UIR untuk meningkatkan kualitas
pendidikan dan penelitian,” ujar Purnomo.
Purnomo juga menjelaskan bahwa melalui kunjungan
pihaknya akan melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas kerjasama yang lebih
konkret. Kerjasama yang dibahas antara lain dalam bidang penelitian,
pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat.
Delegasi Prodi Ilmu Komunikasi Universitas
Islam Riau, Fatmawati, menyebut salah satu tujuan kunjungan ini adalah untuk
mengenal lebih dalam mengenai tugas dan fungsi BRIN, juga terkait peran humas
di Lembaga riset pemerintah. Melalui kunjungan ini pihaknya juga berharap dapat
menjalin hubungan kerja sama yang akan membuka peluang bagi mahasiswa UIR untuk
melakukan magang.
Sebagai penutup, Dyah Rachmawati Sugiyanto,
selaku praktisi Kehumasan pemerintah dan Pranata Humas Ahli Madya BRIN, menyampaikan
bahwa sebagai humas pemerintah kita harus aware terhadap gejala-gejala
krisis, atau gejala-gejala yang agak miring menyangkut institusi. Hal tersebut
menjadi catatan rekomendasi humas untuk disampaikan ke pimpinan sehingga menjadi
pertimbangan bagi institusi. (nn)