Jakarta – Humas BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembali memboyong piagam penghargaan pada acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 yang digelar oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Predikat yang disandang BRIN adalah Opini Kualitas Tinggi dengan nilai 79,01 atau kategori B, dan berada pada zona hijau. BRIN menduduki peringkat ke 9 dari kelompok lembaga. Piagam penghargaan BRIN diterima langsung oleh Inspektur Utama, Christianus Ratrias Dewanto. bersama 8 lembaga yang lain. Acara yang diselenggarakan secara hybrid melalui zoom meeting itu, juga disebarluaskan melalui kanal youtube Ombudsman RI (22/12)

Tahun 2022 ini Ombudsman melakukan penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik kepada 586 Instansi yang menyelenggarakan layanan administratif, yang terdiri dari 25 Kementerian, 14 Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, 98 Pemerintah Kota, dan 415 Pemerintah Kabupaten selama kurun waktu Agustus-November. Hal yang baru pada penilaian tahun ini adalah dilibatkannya masyarakat pengguna layanan untuk memberikan penilaian. Sehingga predikat yang diberikan merupakan opini masyarakat, berupa kualitas layanan. Opini dengan Kualitas Tertinggi dengan kategori A diberikan kepada instansi yang mendapat nilai antara 88,00 sampai dengan 100,00 dan berada pada zona hijau. Selanjutnya Opini Kualitas Tinggi, kategori B, nilai 78.00-87.99 masih berada pada zona hijau. Kategori C berada pada zona Kuning dengan nilai 54.00-77.99 mendapat opini Kualitas Sedang. Zona Merah dengan kategori D (31.00-53.99) dan E (0,00-31.99) masing-masing mendapat opini Kualitas Rendah dan Kualitas Terendah.

Dengan mendapatkan nilai 79,01, BRIN berada pada Zona Hijau dengan katagori B, dan mendapat opini Kualitas Tinggi. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari 4 dimensi penilaian, terdiri dari dimensi Input dengan nilai 18,56, Proses 21,02, Output 18,98 dan Pengaduan 18,98. Unit layanan administratif BRIN yang dinilai pada tahun ini adalah Direktorat Pengelolaan Laboratorium dan Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi (layanan sertifikasi bebas radiokatif komoditi ekspor), Direktorat Pengembangan Kompetensi (layanan sertifikasi personil), Direktorat Tata Kelola Perizinan Riset, Inovasi dan Otoritas Ilmiah (layanan perizinan etik klirens dan peneliti asing), dan Biro Komunikasi Publik, Umum dan Kesekretariatan (layanan informasi publik).

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih dalam sambutannya memaparkan bahwa  sebagai bentuk inovasi pengawasan pelayanan publik, pada tahun 2022 Ombudsman melakukan penyempurnaan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik. “Pada tahun ini, penilaian diperluas kepada pengukuran kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, standar pelayanan serta pengelolaan pengaduan. Dengan demikian, penilaian ini diharapkan dapat menjadi lebih komprehensif dalam menakar mutu pelayanan publik yang dicermati dalam dimensi input dan proses hingga output dan dampak,” jelas Najih.

Ia menambahkan, bagi Ombudsman, perbaikan konsep penilaian tersebut juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan Ombudsman untuk pencegahan maladministrasi. “Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui pengumpulan data berupa wawancara kepada penyelenggara layanan, wawancara masyarakat, observasi ketampakan fisik (tangible) dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan”, imbuhnya.

Hasil penilaian kepatuhan merupakan penggabungan atas hasil kinerja empat dimensi penilaian dengan kategorisasi penilaian. Zonasi hijau dengan kategori kualitas tertinggi dan tinggi, zonasi kuning dengan kategori kualitas sedang dan zonasi merah dengan kategori kualitas rendah dan terendah.Lebih jauh Najih menerangkan, secara keseluruhan, hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun ini adalah, dari 586 Instansi yang dinilai, yang masuk ke zona hijau sebanyak 272 instansi (46,42%), zona kuning sebanyak 250 Instansi (42,66%), dan zona merah sebanyak 64 Instansi (10,92%).

Pada tingkat kementerian, hasil penilaian terhadap 25 kementerian dengan capaian 21 Kementerian (84%)  pada zonasi hijau, 4 kementerian (16%) pada zonasi kuning, dan tidak terdapat kementerian masuk zonasi merah. Sedangkan di tingkat lembaga, hasil penilaian terhadap 14 lembaga dengan capaian 9 lembaga (64,29%) pada zonasi hijau, 5 lembaga (35,71%) pada zonasi kuning, dan tidak terdapat lembaga masuk zonasi merah.

Pada tingkat pemprov, dari 34 pemprov yang dinilai, 19 pemprov (55,88%) masuk zonasi hijau, 13 pemprov (38,24%) masuk zonasi kuning, dan 2 pemprov (5,88%) pada zonasi merah. Kemudian di tingkat kota, dari 98 pemkot yang dinilai, 53 pemkot (54,08%) masuk zonasi hijau, 42 pemkot (42,86%) masuk zonasi kuning, dan 3 pemkot (3,06%) masuk zonasi merah. Terakhir, di tingkat kabupaten, dari 415 pemkab yang dinilai, 170 pemkab (40,96%) pada zonasi hijau, 186 pemkab (44,82%) pada zonasi kuning, dan 59 pemkab (14,22%) pada zonasi merah.

Najih menuturkan, atas hasil penilaian kepatuhan tahun 2022, Ombudsman RI memberikan saran perbaikan kebijakan dan tata kelola bagi penguatan sistem layanan publik dan pencegahan maladministrasi. Ia meminta kepada Presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri, pertama, agar mendorong setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan dan memahami standar pelayanan publik serta pemenuhan unit pengelolaan pengaduan di setiap instansi pelayanan publik.

Kedua, agar melakukan evaluasi dan pengawasan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kemudian, Ombudsman juga menyarankan kepada para menteri, kepala lembaga, gubernur, walikota dan bupati, agar memberikan apresiasi kepada pimpinan unit layanan yang mendapatkan zona hijau. Selain itu juga perlu memberikan teguran kepada para pimpinan unit pelayanan publik yang mendapatkan zona merah dan zona kuning, untuk memberikan atensi terhadap komponen standar pelayanan serta pemenuhan unit pengelola pengaduan.

Terakhir, Ombudsman mendorong para pimpinan instansi untuk memantau konsistensi peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik dimana setiap unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. (bk,edr/sj)

Sumber : https://www.brin.go.id/news/111098/brin-raih-predikat-kualitas-tinggi-dalam-penganugerahan-predikat-kepatuhan-standar-pelayanan-publik-tahun-2022