Surabaya - Humas BRIN. Dalam rangka monitoring dan pendampingan pelaksanaan tugas Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA), Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN melakukan pendampingan teknis secara bertahap di Jawa Timur.

Sekretaris Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Wiwiek Joelijani, melakukan monitoring pelaksanaan kerjasama, benchmarking kunjungan lapangan praktik baik penanganan kemiskinan di kota Surabaya, sekaligus membahas dokumen perencanaan riset dan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah pada Senin (27/05).

Tugas BRIN penting dalam mendampingi daerah agar BRIDA siap menjadi mitra dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi. Pendampingan akan dilakukan secara teknis untuk penyusunan kajian berbasis bukti baik dalam bentuk luaran naskah kebijakan maupun dalam bentuk rencana induk. Data Indikator daya saing daerah (IDSD) akan dilakukan sebagai basis dalam merumuskan kebijakan.

Wiwiek memaparkan terkait proses bisnis inovasi daerah yang mencangkup fokus prioritas inovasi daerah, perumusan kebijakan tematik, kolaborasi para pihak, dan pemanfaatan atau komersialisasi. Penguatan inovasi harus didukung dengan kebijakan pemanfaatan ataupun komersialisasi.

“Penentuan fokus prioritas inovasi daerah harusnya mengedepankan faktor kebutuhan daerah baik untuk pemenuhan kebutuhan sosial maupun peningkatan ekonomi daerah. Kerjasama pemerintah daerah dengan BRIN dilakukan untuk menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki para pihak guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkontribusi dalam pencapaian pembangunan nasional,” ujar Wiwiek.

Nina Anggreni, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Surabaya menyampaikan bahwa, kemiskinan ekstrem di Surabaya, sejak tahun 2022 mengalami penurunan.

“Pengeluaran perorang perbulan keluarga miskin ekstrem kurang dari Rp. 351.957,00 dan di Surabaya sudah tidak ada lagi per Mei 2024 ini” ungkap Nina. Hal tersebut dikarenakan program pengentasan kemiskinan di kota Surabaya dilakukan secara koordinatif sebagai kontribusi seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Program RINDU (rangkaian intervensi terpadu) dengan melibatkan unit pelaksana teknis, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan Surabaya, dan banyak lainnya.

“Dengan mendata keluarga miskin agar tepat sasaran, Intervensi program dan kegiatan, menurunkan beban pengeluaran dengan bebas biaya sekolah jenjang SD dan SMP, Subsidi listrik lansia, pemberian beasiswa, pembiayaan jaminan kesehatan. Meningkatkan pendapatan dengan pemberdayaan UMKM melalui E-peken, program padat karya, pelatihan bagi pencari kerja khususnya bagi MBR/ Keluarga Miskin,” lanjut Nina.

Nina melanjutkan, pengamatan dilakukan dengan kunjungan langsung ke PAVING GePREK (Gerakkan Ekonomi Kerakyatan di Kota Surabaya) yang berada di kecamatan Tambaksari, yang memproduksi paving block. Dalam program ini, masyarakat diberikan pelatihan pembuatan paving block dan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum menjamin pembelian produk yang dihasilkan oleh kelompok masyarakat tersebut, yang digunakan untuk perbaikan jalan. Program Padat Karya menjadi salah satu aktualisasi konsep penanggulangan kemiskinan yang dirancang dengan melibatkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mengelola aset milik Pemkot Surabaya. Program Padat Karya dijalankan dengan memanfaatkan aset Pemerintah Kota Surabaya dengan memprioritaskan para pekerja dari keluarga miskin yang belum bekerja.

“Semua sudah difasilitasi pemerintah kota surabaya, tempat dan fasilitas alat semua ada, kemauan warga untuk belajar juga ada” ujar Yudi, selaku Camat Tambaksari. Menurut ketua kelompok produksi paving, saat ini pendapatan yang diterima setiap pekerja sudah berkisar 4 juta hingga 7 juta per bulan tergantung dari kinerja masing-masing pekerja. BRIN diharapkan dapat mendukung hasil riset untuk memperpendek waktu pengeringan dan kualitas paving block yang dihasilkan oleh masyarakat. (dsf, ww/ed:frw)