BRIN dan BKKBN Jalin Kerjasama Rumuskan Rekomendasi Kebijakan Kependudukan
Jakarta - Humas BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjalin kerjasama dalam rangka merumuskan rekomendasi kebijakan bidang kependudukan untuk mendukung Program Bangga Kencana.
Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan dan Kebudayaan (DPMKK), Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan (PUSDU) BKKBN di Hotel Aryaduta Jakarta pada Kamis (29/02).
Deputi Kebijakan Pembangunan Manusia BRIN, Mego Pinandito, mengatakan bahwa kerjasama ini penting dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis bukti.
“Kondisi kependudukan, perubahan zaman, teknologi informasi, geopolitik global, dan kondisi politik Indonesia akan saling mempengaruhi terhadap kependudukan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian dan analisis yang tepat untuk menjawab semua tantangan tersebut,” ujar Mego.
”Kita ingin seluruh kebijakan akan lebih kuat ketika berbasis riset dan evidance yang jelas. Sehingga nanti mucul ide – ide baru serta teknologi baru untuk menjunjang kebijakan yang tepat terkait kependudukan.” lanjut Mego.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN, Ukik Kusuma Kurniawan, menambahkan bahwa rekomendasi kebijakan ini akan dihasilkan melalui kajian dan analisis dalam bentuk karya tulis ilmiah (KTI).
“Kajian rekomendasi kebijakan ini akan menghasilkan sebanyak 4 dokumen KTI dalam setahun. Rekomendasi kebijakan ini nantinya dapat dipublikasikan baik di jurnal nasional maupun internasional,” jelas Ukik.
Melalui kerjasama ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang efektif dan efisien untuk mendukung Program Bangga Kencana dan mewujudkan bonus demografi yang berkualitas. (ps/edt.sj)