![](https://minio.brin.go.id/ppid-brin/images/1665378638.png)
Kepala BRIN : BRIN Dibentuk Untuk Meningkatkan Critical Mass Penelitian
Jakarta - Humas BRIN, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko memimpin apel pagi yang diikuti oleh para pejabat dan pegawai di lingkungan BRIN,secara virtual pada Senin (10/10). Dalam sambutannya Handoko menyampaikan beberapa hal terkait dengan penetapan formasi di BRIN untuk 67 periset dijenjang Ahli Utama yang mana Surat Keputusan (SK) Penetapan formasinya masih ada di Sekretariat Negara untuk segera diupayakan secepatnya ditetapkan.
Lebih lanjut Handoko menyampaikan bahwa secara umum ada 3 kategori yaitu terampil, ahli dan Madya. “Untuk itu para periset harus mempersiapkan segalanya dari sekarang, dan secepatnya segera bergabung ke kelompok riset yang sesuai dengan kepakaran masing-masing, dimana para periset dapat memberikan kontribusi yang signifikan,”imbuhnya. Jadi sivitas diharapkan dapat proaktif tidak menunggu lagi komando dari atasan. Sementara itu untuk para Deputi dapat segera melakukan analisis substansi terkait dengan analisis tentang kinerja dan harus memulai untuk memahami proses bisnis yang telah ditetapkan terkait dengan kebijakan yang ada di BRIN.
Handoko juga mejelaskan mengapa dulu BRIN itu dibentuk adalah upaya untuk meningkatkan critical Mas, dengan harapan dengan dibentuknya BRIN maka penelitian itu sudah dapat terpusatkan dalam kelompok-kelompok penelitiannya dan buka berdiri sendiri-sendiri dengan hasil yang kecil tidak maksimal. “Karena riset yang baik itu adalah berkumpul dengan orang yang mumpuni nah diharapkan orang yang mumpuni itu ada di kawasan-kawasan,” jelas Handoko.
Oleh
karena itu harus dipahami, bahwa BRIN membebaskan sivitas dapat bekerja dari
mana saja tetapi tetap masih berada dikawasan yang telah ditentukan. Untuk itu
BRIN akan segera menerbitkan SK penetapan Kawasan yang mana nantinya dengan
berbasis SK tersebut diamanatkan untuk setiap kepala unit atau KPK harus
membuat SK turunan penempatan personil yang berada dibawahnya. Jadi secara
prinsip kepala unit dapat mengatur lebih lanjut untuk terkait substansi, karena
substansi di pusat-pusat riset itu memiliki karakter yang berbeda satu sama lain.
(Rdn/edt.sj)