Jakarta - Humas BRIN. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko menyatakan berkomitmen terhadap keberlanjutan layanan data dan informasi penginderaan jauh. Hal itu dikatakannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Citra Satelit Penginderaan Jauh Tahun 2022, Selasa (17/05).

Kepala BRIN mengatakan, citra satelit penginderaan jauh saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi suatu bangsa. Terlebih, Indonesia sebagai negara kepulauan. “Data citra sangat penting untuk mendukung kemampuan kita dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta memitigasi potensi bencana, memitigasi perubahan iklim, termasuk memprediksi cuaca, dan sebagainya,” ujarnya.

LAPAN yang saat ini telah berintegrasi ke dalam BRIN akan terus berkomitmen untuk melayani data citra yang berasal dari satelit penginderaan jauh. Layanan tersebut bisa dimanfaatkan oleh kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, BUMN maupun berbagai pihak swasta yang lain.

“Ke depan BRIN justru malah akan memperkuat layanan ini. BRIN ingin merealisasikan kemandirian pengadaan citra dari satelit penginderaan jauh yang kita miliki dan operasionalkan sendiri,” tegasnya. Saat ini, Handoko menjelaskan, BRIN sedang dalam proses perencanaan yang sangat komprehensif untuk memiliki dan mengembangkan satelit-satelit operasional. “Jadi bukan sekedar satelit eksperimental tetapi satelit operasional yang salah satu tugas dan fungsinya adalah untuk menjadi pemasok data citra satelit penginderaan jauh baik itu yang akurasi 50 cm, 1 m, 5 m, 10 m dan seterusnya,” rincinya.

“Saya berharap rakornas pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua lebih khusus saya ingin menyampaikan kepada bapak ibu kementerian, lembaga, BUMN, Pemda juga pelaku usaha yang menjadi penerima manfaat dari layanan data yang kami sediakan ini untuk bisa memberikan masukan data-data apa yang diperlukan oleh bapak dan ibu. Tentu tidak hanya data mentah tetapi juga data-data berbasis citra satelit penginderaan jauh yang sudah diproses sesuai dengan kebutuhan bapak dan ibu sekalian,” jelasnya.

Sebelumnya Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (ORPA) BRIN, Robertus Heru Triharjanto mengatakan, Rakornas ini rutin digelar setiap tahun sejak 2015. Heru mengatakan, dengan bergabungnya LAPAN ke BRIN, maka salah satu aspek dari penyelenggaraan keantariksaan, yakni pelayanan data satelit penginderaan jauh, saat ini dilakukan oleh Pusdatin BRIN.

"Atas sinergi yang sangat baik antara Pusdatin dan PRPJ ORPA, pelayanan data inderaja untuk kebakaran hutan, zona potensi ikan, tutupan lahan pertanian, dll, nyaris tidak mengalami interupsi," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Plt. Kepala Pusdatin BRIN, Hendro Subagyo, menyampaikan keberlanjutan proses bisnis layanan data dan informasi citra satelit penginderaan jauh BRIN. Dalam paparannya, dia menjelaskan struktur organisasi, perubahan proses bisnis penyelenggaraan, pengelolaan, dan layanan data citra penginderaan jauh. Lebih lanjut dijelaskan juga tentang ketersediaan data optis dan Radar di Bank Data Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN).

Sementara itu Plt. Kepala Pusat Riset Penginderaan Jauh (PRPJ), Rahmat Arief juga memberikan paparan terkait kegiatan riset dan inovasi di PRPJ. Ada tiga program utama yang dilakukan saat ini yaitu Program Teknologi Penginderaan Jauh, Program Metode Pengolahan dan Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh, dan Program Platform Penginderaan Jauh.

Kesimpulan pertama Rakornas tahun ini menyangkut pertanian, perkebunan, dan pertambangan adalah kebutuhan data dan kecepatan dalam mendapatkan informasi. Kedua, terkait tata ruang, sumber daya air dan Daerah Aliran Sungai (DAS) di antaranya kemudahan prosedur untuk memperoleh data, kesesuaian data yang didistribusikan, bimtek pengolahan data, akses data melalui platform BRIN, tasking data, dan data near real time.

Kesimpulan yang ketiga terkait lingkungan, kehutanan, dan kebencanaan. Di antaranya relevan dengan kebutuhan data dan informasi yang siap pakai, peningkatan kapasitas SDM (Bimtek), potensi riset, kerja sama, dan penyediaan tenaga ahli. Keempat, terkait pesisir dan laut. Di antaranya kebutuhan data dan informasi untuk wilayah pesisir, pulau prioritas dan terluar, arkeologi, mangrove, kerusakan pantai, pertambangan serta informasi ketersediaan larva ikan. Kesimpulan kelima, terkait kepentingan strategis lainnya diantaranya kebutuhan data untuk batas wilayah, hankam, kesehatan, arkeologi, dan pengintegrasian sistem yang ada.

Sebelum menutup acara Rakornas, Plt. Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi, R. Hendryan mengatakan bahwa sejak tahun 2015 hingga 2021, jumlah distribusi data satelit penginderaan jauh mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik dari jumlah data yang terdistribusi, maupun jumlah pengguna yang dilayani. Pada tahun 2021 luas data terdistribusi lebih dari 422 juta km2 dan menghasilkan ekonomi benefit (penghematan anggaran negara) lebih dari 15 trilyun rupiah.  

Acara yang merupakan amanat Undang-Undang No. 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan ini dilaksanakan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga, TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, Organisasi Profesi, Swasta, dan lain-lain. Jumlah peserta yang hadir lebih dari 500 orang melalui link zoom dan live streaming youtube. (ngd, rsa/ ed: drs)