Jakarta - Humas BRIN, Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) Kedeputian Bidang Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional mendapatkan predikat sebagai “Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima KL Umum” dalam kegiatan Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) pada Selasa (6/12) di Hotel Bidakara-Jakarta Selatan. Penghargaan yang diterima DPLFRKST tersebut merupakan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2022.

Evaluasi yang dilakukan Kementerian PANRB mencakup evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Zona Integritas (ZI), menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM). Sementara itu, evaluasi dibidang pelayanan publik mencakup Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang diambil dari nilai pelayanan prima yang dilakukan oleh Kemenpanrb, Penyediaan Sarana Prasarana ramah kelompok rentan, serta inovasi pelayanan publik. 

Di bidang pelayanan publik, penghargaan diberikan bagi penyedia sarana prasarana kelompok rentan yang diraih oleh tiga unit penyelenggara pelayanan publik (UPP). Sedangkan, untuk hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik terbagi menjadi lima. Pertama, penghargaan tingkat Kementerian/lembaga umum diberikan pada Top 3 instansi pemerintah. Kedua, kategori kementerian/lembaga khusus diberikan bagi Top 5 instansi pemerintah. Ketiga, penghargaan bagi pemerintah provinsi yang terbagi atas Top 3 untuk dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) dan Top 3 untuk Bapenda. Keempat, bagi Pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri atas Top 3 untuk DPMPTSP dan Disdukcapil. Dan penghargaan juga diberikan bagi Top 4 Pemda dari wilayah timur Indonesia. 

Dalam sambutannya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa kegiatan penganugerahan ini adalah bagian dari upaya untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia. Lebih lanjut Menteri Anas menyampaikan bahwa selama ini cakupan reformasi birokrasi sangat luas. “Maka kami memutuskan RB kita adalah RB tematik yang menjadi salah satu indikator penilaian hari ini dan kedepan,” ujarnya.

“Mudah-mudahan ke depan seluruh instansi pemerintah dapat terus meningkatkan kinerjanya ditengah keterbatasan yang ada dengan berkolaborasi,” pungkas Menteri Anas.

(lm/sj)