Jakarta – Humas BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyelenggarakan Forum Komunikasi Publik (FKP) pada Selasa (11/6) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pelaksana Fungsi Pelayanan Publik dan PPID BRIN.

Driszal Fryantoni, Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan (BKPUK) BRIN, menyatakan bahwa FKP merupakan respons terhadap aspirasi masyarakat yang menuntut pelayanan publik berkualitas. "Pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bisa diakses dengan cepat, bagus, mudah dalam penggunaannya, serta terukur, sehingga kita bisa memberikan kepastian kepada masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat kepada kita meningkat juga," ujarnya.

Driszal menambahkan bahwa dasar hukum kegiatan ini adalah Undang-Undang No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No.19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Informasi dan PPID, Jasyanto, melaporkan bahwa FKP ini merupakan kegiatan ketiga di tahun 2024. Kegiatan ini melibatkan enam unsur, yaitu Penyedia Layanan, Akademisi, Praktisi, Jurnalis, Stakeholder (Pengguna), serta Organisasi Masyarakat Sipil (LSM). "FKP ini digunakan untuk melihat mekanisme pada Standar Pelayanan yang telah disusun," kata Jasyanto.

Jasyanto juga menambahkan bahwa sejak tahun 2021, BRIN telah melakukan uji publik terhadap 93 Standar Pelayanan (SP). "Ini masih sedikit untuk instansi sebesar BRIN, sehingga masih banyak tugas yang harus dilakukan uji publik SP ini. Hari ini ada dua standar layanan baru, yaitu layanan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari Direktorat Manajemen Talenta BRIN dan Layanan Pengembangan Indikator Data Dasar Pembangunan IPTEK dari Direktorat Pengukuran dan Indikator Riset Teknologi dan Inovasi," jelasnya.

Selain dua layanan baru, BRIN juga mereviu empat layanan yang ada pada Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran. "FKP ini juga sebagai ajang promosi untuk memperkenalkan kepada pengguna tentang layanan yang ada di BRIN," tutup Jasyanto.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Lembaga Administrasi Negara, Bapeten, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Indonesia Corruption Watch, PT. Bumi Paradise, Jawa Pos, dan Media Technology-Indonesia. (dsa/sj)